KontraS Kritisi Pasal Pidana HAM Berat dalam Revisi KUHP

KontraS Kritisi Pasal Pidana HAM Berat dalam Revisi KUHP

KOMPASCOM – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pasal pelanggaran HAM berat di di dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menghindar penuntasan persoalan HAM.

Aktivis KontraS Putri Kanesia mengatakan, masuknya kejahatan genosida dan kejahatan pada kemanusiaan ke di dalam RKUHP dikhawatirkan bakal menjadi penghalang untuk ada penuntutan yang efektif. POKER PULSA 

“Ketentuan dan asas-asas umum di dalam hukum pidana yang justru tidak seiring bersama karakteristik kejahatan genosida dan kejahatan pada kemanusiaan,” ujar Putri di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Putri melanjutkan, tak hanya itu, dalam RKUHP juga tidak ada pengaturan asas retroaktif (asas tidak berlaku surut) untuk pelanggaran HAM. Asas retroaktif tersebut di awalnya dimuat dalam pasal 43 Ayat 1 UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. SITUS POKER PULSA

“Akibatnya tindak pidana pelanggaran HAM berat kehilangan asas spesifik yang di awalnya telah melekat di pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2000,” paham dia.

“Dengan adanya RKUHP ini bermakna menutup kesempatan untuk mengadili kasus-kasus yang telah ada sebelumnya, menjadi cuma fokus terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi paska RKUHP ini disahkan,” imbuh dia. IDN POKER OVO 

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, menambahkan dukungannya untuk selesaikan dan mengesahkan RKUHP terhadap bulan Agustus 2018. Hingga waktu ini RKUHP tetap dalam pembahasan di DPR tak sedikit pro dan kontro mewarnai pembicaraan dalam pasal per pasal di dalam RKUHP.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *