Jakarta Mengikuti Keputusan Pemerintah Atas Kenaikan Upah Minimum

Kompascom – Jakarta mengikuti keputusan pemerintah atas kenaikan upah minimum. Pemerintah Jakarta telah memutuskan untuk mengikuti instruksi pemerintah pusat menaikkan upah minimum provinsi 2019 (UMP) sebesar 8,03 persen.

“Kami mengikuti peraturan itu,” Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Andri Yansyah mengatakan pada hari Selasa. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang upah.

Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap peningkatan upah minimum harus didasarkan pada tingkat inflasi dan perkembangan ekonomi pada saat itu.

Ini berarti bahwa Jakarta kemungkinan akan meningkatkan upah minimumnya dari saat ini Rp 3,6 juta (US $ 236,76) per bulan menjadi Rp 3,9 juta. Rencananya akan dibahas pada hari Rabu.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, kenaikan 8,03 persen diputuskan berdasarkan data Statistik Indonesia. Yang menyatakan inflasi tahun ini berada pada 2,88 persen dan pembangunan ekonomi di 5,15 persen.

Perhitungannya, bagaimanapun, berbeda dari tuntutan yang dibuat oleh serikat pekerja, yang berpendapat bahwa kenaikan gaji harus didasarkan pada indeks kehidupan yang layak.

Tahun lalu, pemerintah kota berusaha memenuhi kebutuhan pekerja melalui subsidi.

Namun, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan bahwa beberapa perusahaan percaya bahwa kenaikan itu terlalu tinggi, mengingat penurunan rupiah terus menerus.

“Kenaikan 8,03 persen akan membebani pengusaha, […] tetapi mereka akan mematuhi aturan,” katanya dalam pernyataan tertulis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *